Jika jamak dikenal oleh masyarakat dunia bahwa Reward (ganjaran) baru didapat setelah seseorang melakukan hal hebat atau luar biasa dan membanggakan, maka tidak dengan indonesia.
Belum jelas kasus Bank Century yang beberapa bulan belakangan menggoyang pemerintah cukup hebat, kini pemerintah kembali tertampar dengan goyangan maut Gayus Tambunan, si markus (makelar kasus) pajak Rp 28 miliar. Dikatakan tamparan cukup keras, karena lembaga-lembaga pemerintah yang dari dulu dikenal sebagai lahan basah para koruptor, semisal ditjen pajak dan bea dan cukai, tengah gencar-gencarnya menyuarakan reformasi birokrasi.
Kasus tersebut terbongkar ketika mantan Komjen Polri Susno Duadji membeberkan bahwa di lembaga perdialan di negeri ini banyak markusnya. Meski pada awalnya kepolisian membantah ucapan Susno, namun toh hanya selang beberapa waktu, itu terbukti dengan pengakuan Gayus, PNS Golongan III A, pasca penangkapannya di Singapura oleh tim gabungan Mabes Polri dan satgas Pemberantasan Mafia Hukum.
Akibatnya, banyak institusi pemerintah yang menindak aparat masing-masing. Kementrian Keuangan misalnya, telah menon-aktifkan atasan Gayus di Direktorat Keberatan dan Banding Dirjen Pajak, dan Polri sendiri, yang awalnya ngotot tidak ada markus di tubuh institusi Polri, juga turut mengambil sikap dengan menetapkan beberapa perwira menengah dan tingginya sebagai tersangka.
Masih banyaknya koruptor yang berkeliaran di lembaga-lembaga pemerintah, disebut-sebut sebagai implikasi dari minimnya gaji yang didapat oleh PNS, karenanya, banyak dari mereka yang mengambil jalan pintas dengan menyelewengkan posisi. Sehingga karena alasan itu pula, perlu diadakan renumerisasi atau penjumlahan—kenaikan tepatnya—ulang gaji karyawan.
Pada dasarnya, penulis pikir bahwa renumerisasi adalah hal wajar, tentu selagi langkah tersebut diambil memiliki alasan yang cukup rasional, artinya, kenaikan gaji di sini, memiliki dasar yang kuat. Misalkan kenaikan gaji diberikan jika seseorang maupun kelompok yang telah melakukan hal membanggakan, atau target yang hendak di capai mampu teralisasi. Maka wajar jika kemudian gaji dinaikkan. Ini disamping berfungsi sebagai reward atas kinerja mereka, ini juga akan berimplikasi lebih pada psikologi pekerja, membuat mereka lebih rajin dan tentunya dapat mengurangi beban hidup mereka.
Namun jika komparasinya adalah renumerisasi dan banyaknya koruptor, maka, dilihat dari sudut pandang manapun, komparasi ini tidak memiliki keterikatan dan keterkaitan satu sama lainnya. Renumerisasi dan koruptor adalah dualisme yang sangat berbeda.
Sebagai contoh, lihat saja banyaknya indifidu yang tersandung kasus korupsi, dari kalangan apa mereka datangnya? Bukankah banyak dari mereka yang datang dari institusi yang sejatinya menggaji anggotanya dengan nominal yang tidak sedikit? Ini membuktikan bahwa renumerisasi bukanlah alasan logis pengkambing hitaman banyaknya kasus korupsi di negeri ini.
Idealnya, kinerja diperbagus dulu, baru memikirkan kenaikan gaji. Bahkan kenaikan akan menjadi hal wajib jika kinerja masuk pada kategori memuaskan, lah ini, kerja saja belum becus, malah keburu melakukan renumerisasi.
Alih-alih menaikkan kinerja pegawai dan mengurangi tindak korupsi di instansi pemerintahan, kasus korupsi justru kian mudah kita temukan di kolom-kolom media di negeri ini. Jangan-jangan wacana reformasi birokrasi hanya sebatas wacana saja untuk menambah digit gaji.
Tidak kah kita cukup merasa malu dengan hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC), lembaga survey berkantor di Hong Kong yang melakuka survey kepada para investor dan menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup nomor I se-Asia Tenggara?
Jika sudah begini, slogan Apa Kata Dunia agaknya harus dirubah menjadi Apa Kata Dunia dan Akhirat?
[1] Ketua Umum FKMSB dan Mahasiswa Hubungan Internasional UIN Jakarta
Written by saxera
We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.
0 comments:
Posting Komentar
let's share knowledge! :)